OKU – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 3 September 2022 yang lalu.
Penolakan tersebut disuarakan oleh partai yang di komandoi oleh Ahmad Syaikhu itu dengan melakukan walk out oleh Fraksi PKS DPRRI saat Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 20022-2023 yang membahas tentang kenaikan harga BBM, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta , Selasa (6/9/20220 lalu.
Penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh PKS di tingkat pusat tersebut nampaknya juga dilakukan oleh seluruh struktur PKS hingga ke tingkat daerah, seperti yang akan dilakukan oleh DPD PKS Ogan Komering Ulu, dimana PKS OKU akan melakukan aksi flashmob pada Sabtu (10/9/2022) mendatang guna menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM subsidi.
Dijelaskan oleh Ketua DPD PKS Ogan Komewring Ulu, Azwar Aripin, M.Pd.I., dalam pres rilisnya yang diterima media ini pada hari Kamis, (8/9/2022), bahwa aksi flash mob tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk protes PKS atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
“Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. Kebijakan tersebut kami nilai sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi covid-19,” ujar Ketua DPD PKS OKU dalam rilisnya.
PKS OKU menurut Azwar Aripin berada dalam posisi bersama masyarakat menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM ditengah ekonomi rakyat yang belum pulih pasca pandemi Covid-19, menurutnya hal ini akan sangat memberatkan dan bahkan cenderung akan menyengsarakan rakyat karena kenaikan BBM akan menimbulkan efek domino dengan naiknya harga-harga di sektor lainnya, mulai dari harga sembako hingga tarif jasa transportasi.
Disampaikan pula oleh Azwar bahwa kebijakan menaikkan harga BBM itu berbanding terbalik dengan turunnya harga sejumlah komiditi hasil pertanian rakyat, seperti harga karet, sawit, jagung dan hasil komoditas pertanian lainnya, hal ini menurutnya sungguh melukai dan mencekik masyarat kecil.
“Kita baru saja merayakan HUT RI yang ke 77 tahun dengan tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” namun nampaknya tema tersebut tercederai oleh kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM, oleh sebab itu secara tegas PKS menolak dan meminta pemerintah meninjau ulang dan membatalkan kenaikan harga BBM,” tegas Azwar.
Ditambahkannya bahwa, beberapa waktu yang lalu rakyat terpukul dengan naiknya harga minyak goreng, belum selesai permasalahan melonjaknya harga minyak goreng harga telur pun meroket. Kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini oleh pihaknya akan menurunkan daya beli Masyarakat khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya. Petani, peternak, nelayan, tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, super truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emaka, pelajar, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukulnya ekonomi dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.
“PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan kami dari PKS mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka menolak kenaikan harga BBM. Mari kita ketuk hati pemerintah untuk dapat membatalkan keputusan tersebut,” tutup Azwar dalm rilisnya. (red)
